DPRD Pangkep : Sebanyak 12 orang dari Komisi II DPRD Kabupaten Pangkep, bertandang ke Lutim dalama rangka sharing gagasan tentang kawasan minapolitan yang telah sekian tahun dijalankan di Lutim. Agenda kunjungan kerja (kunker) yang diterima langsung oleh Wakil Bupati Lutim Ir. H. M. Thoriq Husler dan Wakil Ketua DPRD Lutim M. Siddik BM, SH, di ruang rapat Kantor Bupati Lutim, Kamis (10/3), menilik beberapa keidentikan antara Lutim dan Pangkep dalam upaya pengembangan kawasan perikanan dan kelautannya.
Dalam sambutannya hari itu, Husler menyampaikan amat mengapresiasi kunjungan sejumlah anggota DPRD Pangkep itu, Ia menilai, bahwa konsep tentang minapolitan sedianya juga mencakup pembangunan kawasan untuk melapangkan dan memberi kemudahan bagi level menengah di masyarakat dalam menggiatkan sentra ekonominya.“Sebenarnya, intinya bagaimana membangun infrastruktur pedesaan. Program minapolitan itu merupakan program dari pusat. Saat kami mencoba melobi ke Jakarta, di bulan Nopember 2007, kita memang sudah membawa masterplan lokasi untuk pembangunan kawasan,” tandas Husler.
Ia mencontohkan, pembangunan jalan tani untuk kemudahan alur transportasi misalnya, memiliki relasi yang erat untuk memacu lebih giat pertumbuhan sentra-sentra ekonomi warga. Dengan begitu, pembangunan kawasan tidak berjalan timpang, namun berada dalam alur terencana yang juga memikirkan kemudahan akses dalam pemasaran.Selain itu, sejak tahun 2004 Lutim memang telah terfokus pada pertanian dalam arti luas, termasuk untuk potensi perikanan dan kehutanan dalam masterplan pembangunannya. Sehingga, minapolitan dapat dipandang sebagai satu bagian integral dalam strategi pengembangan kawasan ekonomi di Lutim. “Hingga saat ini, dari 117,4 km panjang garis pantai di Lutim, itu juga masih menjadi potensi berharga yang dapat dioptimalkan dalam waktu ke depan,” tambah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lutim Ir. Zakaria Bakri.
Salah satu komoditi yang sedang tren di Lutim, ungkap Zakaria, yakni pertanian rumput laut oleh masyarakat yang berada di sepanjang pesisir pantai Lutim. Komoditi ini terbilang amat menggiurkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah, dan telah menjadi komoditi prioritas untuk terus digenjot pengelolaannya.
Bahkan, pihak DKP menargetkan, bahwa hingga tahun 2012 mendatang, Lutim telah mampu membuat terobosan di Sulsel untuk pengembangan rumput lautnya. “Tahun 2010 kemarin, kita sudah memproduksi sekitar 120 ton, itu merupakan kerjasama pemda dan sharing dana dari PT. INCO. Yang dibutuhkan sebenarnya hanya mengupayakan kestabilan harga. Bila ini mungkin, maka saya menargetkan di tahun 2012 mendatang kita sudah bisa menghasilkan rumput laut hingga 3 ribu ton per bulan,” pungkas mantan Ketua Panwaslu Pangkep tersebut.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Pangkep A. Ilham Zainuddin, ST menuturkan, meski daerahnya merupakan kabupaten yang lebih tua dari Lutim, namun inovasi Lutim selama ini dalam mewujudkan kawasan minopolitan dapat dipandang berhasil dan terencana dengan baik.
“Bisa dibilang ini sebenarnya kami yang tua berguru pada yang muda. Tapi, kami memang melihat ada banyak inovasi Lutim dalam pengembangan kawasannya selama ini. Antara lain yang kami sempat ketahui, itu mengenai pengembangan kawasan minapolitan, dan yang lain berkaitan dengan perda RTRW Lutim, itu jadi yang pertama di Sulsel,” tandasnya.
Sejauh ini, hal yang sama tengah digodok oleh pemerintah dan pihak DPRD Kabupaten Pangkep, untuk menyusun rencana sistematis tentang pengembangan kawasan minapolitan di daerah kepulauan tersebut. Sebagai daerah yang sama-sama memiliki garis pantai yang panjang, pertumbuhan ekonomi perikanan dan kelautan Pangkep memiliki potensi yang amat besar untuk dikembangkan.
“Hanya saja, kami memang belum memiliki rencana yang terarah untuk memaksimalkan potensi pulau-pulau di kabupaten Pangkep, yang kalau dihitung-hitung, itu malah ada kurang lebih 115 pulau, dan 80 diantaranya adalah pulau berpenghuni,” tandas Ilham.
Mengenai perda RTRW Lutim yang jadi tercepat di Sulsel, Siddik menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan bentuk sinergitas antara SKPD dan DPRD. Malah, perda tersebut tidak dapat dikatakan sebagai yang tercepat, karena amat lamanya masa tenggang yang dibutuhkan hingga pengesahannya.
“Itu sudah 2007 lalu, DPRD Lutim telah menggodok perda tersebut. Hanya saja, karena Sulsel waktu itu tidak mau didahului penyusunan perda RTRW-nya, kami terpaksa menunda beberapa lama. Namun, hal ini bisa tercapai, tak lain karena adanya kerjasama dan sikap yang pro-aktif yang ditunjukkan oleh SKPD, sehingga perda ini bisa cepat diselesaikan,” tandas Siddik. (aa-hms/hr-hms).
Posting Komentar