DPRD Pangkep : PADA pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2011 Pangkep, persoalan pengalokasian anggaran ke bendungan Tombolo sempat memanas di gedung parlemen. Saat itu, mayoritas fraksi di DPRD Pangkep menolak pencairan anggaran proyek Tombolo sebanyak Rp5 miliar dengan alasan belum ada hasil audit."Jika belum ada hasil audit, maka anggarannya belum boleh dicairkan. Kita ingin tahu, dana Rp 32 milyar yang telah dipakai itu, apakah sudah sesuai dengan volume pekerjaan.
Kalau dana yang telah dikeluarkan itu tidak sesuai dengan fisiknya, maka tidak usah dilanjutkan," ujar anggota Komisi III DPRD Pangkep yang membidangi Dinas PU, Abd Rauf, kepada FAJAR, Jumat, 22Juli.Beberapa di fraksi DPRD Pangkep bahkan mendesak pemkab untuk tidak mengalokasikan anggaran ke proyek pembangunan Bendungan Tombolo. Mereka beralasan, sebelum pembahasan RAPBD 2011, sebelumnya sudah ada rekomendasi ke eksekutif agar penganggaran terhadap kedua proyek tersebut dihentikan sebelum ada hasil audit. Hasil audit diperlukan untuk mencari relevansi bendungan tersebut.
Pemerintah kemudian dianggap lamban merespon rekomendasi DPRD Pangkep itu.Fraksi PBR, misalnya, dalam rapat pemandangan umum yang dibacakan Sudirman Kasim saat itu, ia menolak rencana pemkab memberi anggaran ke proyek Tombolo sebelum diaudit dan dipaparkan studi kelayakannya. Tujuannya, kata dia, untuk bisa dikaji bersama demi mendapatkan kejelasan besaran anggaran sesungguhnya yang dibutuhkan sampai proyek tersebut selesai.Fraksi PPP dan PKS pun demikian.
Mereka juga menyoroti adanya anggaran dalam RAPBD 2011 utuk alokasi ke proyek tersebut. "Tombolo dimintakan lagi anggaran Rp5 miliar, padahal belum ada pemaparan prospek dan progresnya," tandas juru bicara FPKS Ardhi Arsyad.Karena persoalan tersebut, DPRD Pangkep akhirnya tidak sepenuhnya percaya jika pemkab langsung melanjutkan pembangunannya, apalagi langsung mengalokasikannya dana, tanpa ada hasil audit. Akibatnya, pengerjaan proyek tersebut hingga saat ini dihentikan. Pemkab tak ingin mengambil risiko dengan memaksakan melanjutkan pembangunannya tanpa "restu" dari dewan.
Hal sama diungkapkan Wakil Ketua DPRD Pangkep, Rizaldi Parumpa. Ia mengatakan, jika hasil audit BPKP memungkinkan dilanjutkannya pembangunan bendungan Tombolo, maka itu harus didorong agar dipercepat. Saat ini angaran Rp5 miliar yang akan dialokasikan ke proyek tersebut masih menggantung karena pemkab tak berani memaksakan diri mengerjakannya sebelum hasil audit muncul."Kalau memang layak dilanjutkan, maka anggarannya harus dipercepat karena proyek itu merupakan implementasi dan berkorelasi dengan RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah, red).
Memang saya termasuk memboikot anggarannya dulu sebelum ada ekspose dari Dinas PU," ujar Ketua PPP Pangkep tersebut.Rizaldi menyayangkan jika proyek tersebut harus dihentikan sementara puluhan milyar rupiah anggaran telah tertelan di sana untuk pembangunan bendungan induk dan jaringannya. Jika dihentikan, tandasnya, maka anggaran yang telah dialokasikan ke sana selama empat tahun terakhir, akan terbuang sia-sia.
Sementara jika anggaran sebanyak itu dipakai untuk membangun insfrastruktur desa, maka tentu saja hal itu akan lebih bermanfaat.Ketua DPRD Pangkep, M Yunus Kadir, mengatakan, bendungan Tombolo sebelum dilanjutkan penganggarannya harus diperiksa dulu. Hal itu, kata dia,berfungsi untuk mempertegas, sejauh mana pengerjaan yang telah dilakukan selama ini. Dengan begitu, ketika telah dilanjutkan, maka sudah ada pegangan atas penggunaan anggaran sebelumnya."Itu justru harus diperiksa (maksudnya diaudit, red) dulu. Kalau tidak, bahaya itu yang di belakang (pihak yang menangani kelanjutan proyek tersebut, red)," tandas Yunus.
